Wacana pemindahan Ibukota atau pusat pemerintahan berkembang di setiap masa pemerintahan. Sejak era Presiden Soekarno, Soeharto sampai terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana ini terus berkembang tanpa pernah direalisasikan.

Dalam buku berjudul ‘Soekarno & Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya’ karya Wijanarka disebutkan, dua kali Bung Karno mengunjungi Palangkaraya, Kalimantan Tengah — untuk melihat langsung potensi kota itu menjadi pusat pemerintahan.

Wacana pemindahan ibu kota Indonesia ke Kota Palangkaraya juga pernah diungkapkan Presiden pertama RI Soekarno. Saat meresmikan Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalteng pada 1957, Soekarno ingin merancang menjadi ibu kota negara.

Palangkaraya, kota yang pernah diidamkan Bung Karno sebagai ibu kota, memiliki luas mencapai 2.678,51 km persegi. Bandingkan dengan luas Jakarya  yang 661,52 km persegi. Selain  itu, tak ada gunung api di sana. Palangkaraya juga jauh dari potensi gempa.

Sementara Teguh Juwarno, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, kepada VIVAnews menyatakan Banjarmasin, Kalimantan Selatan, lebih cocok. Menurut politisi Partai Amanat Nasional itu, Banjarmasin lebih berada di tengah dan lebih siap infrastrukturnya dibanding Palangkaraya.

Namun kemarin, Rabu 28 Juli 2010, anggota Komisi II dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Aria Bima, menyatakan Pontianak sebagai pilihannya. “Saya sih berharap pindah ke Pontianak,” kata Bima. “Letak Pontianak itu kan pas tengah dan pusatnya Indonesia. Saya kira yang seperti sentral Jakarta dan pakubuminya, ya di Pontianak itu,” kata Aria Bima.

Namun Yayat Supriyatna, planolog dari Universitas Trisakti, Jakarta, tak setuju dengan model pemindahan ibukota. Yayat lebih mendukung model redistribusi. Beberapa instansi pemerintahan dipindahkan dari Jakarta. “Misalnya ke Jonggol, Karawang, Kalimantan,” katanya kepada VIVAnews, kemarin. Dengan begitu, kata Yayat, biaya bisa ditekan dan tujuan meredistribusi pembangunan juga tercapai.

Bagaimana dengan Anda?

• VIVAnews