Bom yang meledak di depan toko serba ada di daerah perbelanjaan Ratchadamri, menewaskan satu orang dan melukai delapan lainnya.

Sebagaimana telah diberitakan kemarin, bom ini meledak pada hari Minggu petang, 25 Juli 2010, di halte bus di depan toko serba ada Big C di seberang kompleks perbelanjaan Centralworld, yang dibakar pada 19 Mei lalu saat demonstrasi “Kaus Merah.”

Bom itu, disembunyikan di tas plastik hitam, meledak sekitar pukul 17.45 waktu setempat. Sembilan orang terluka, termasuk seorang wanita asal Burma, ketika menunggu bus. Dua di antaranya terluka parah, dan salah satunya lalu meninggal. Pria yang tewas itu bernama Thawatchai Thongmak, 51.

Mayuree Khongsungnern, kondektur bus yang menyaksikan ledakan itu, mengatakan dia melihat ada semburan api dari tumpukan sampah dekat perhentian bus sebelum bos meledak.

Dari lokasi, polisi menemukan tiga baterai, sebuah kaleng soft drink, kabel, dan sirkuit elektronik. Mereka yakin ini adalah bom waktu.

Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva, yang sedang berlibur di Koh Samet, menolak berkomentar hingga aparat keamanan mengeavaluasi situasi.

Kandidat Partai Demokrat, Panichvikitsreth, yang menang pemilu di daerah pemilihan Bangkok 6, mengatakan dia tidak mau mengait-ngaitkan ledakan itu dengan pemilu, karena sepanjang kampanyenya tak ada satupun aksi kekerasan yang terjadi.

Thepthai Senpong, juru bicara Abhisit, memperingatkan partai oposisi Partai Puea Thai yang menuding bahwa bom itu merupakan rekayasa pemerintah untuk terus mempertahankan keadaan darurat.

Saat ini, Bangkok dan 15 provinsi lain masih berada dalam keadaan darurat.

Dalam pidato mingguannya di radio dan televisi, Abhisit menyatakan pendapat warga Thai terbelah soal perlu tidaknya pemerintah mencabut dekrit keadaan darurat.

Sejumlah pejabat keamanan ingin supaya dekrit itu dipertahankan, dengan alasan mengkhawatirkan situasi politik yang masih panas di sejumlah provinsi. Akan tetapi, kalangan pengusaha bersikap sebaliknya.

Komisi Reformasi Nasional, yang diketuai mantan perdana menteri Anand Panyarachun, telah meminta pemerintah untuk menyudahi dekrit keadaan darurat itu. Menurut mereka, dekrit ini membahayakan upaya rekonsiliasi pemerintah dan berpotensi melanggar hak asasi warga.